Panel Pembentukan Perusahaan Listrik Negara ( PLN)

Pembentukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) berakar dari kebutuhan mendesak bangsa Indonesia untuk mengelola sendiri sumber daya kelistrikan pasca kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, penyediaan listrik di Indonesia dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta Belanda, seperti Nederlandsch Indische Electriciteits Maatschappij (NIEM). Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih aset-aset perusahaan milik Belanda yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pemerintah mendirikan Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, yang menjadi cikal bakal PLN. Jawatan ini mengelola pembangkit listrik dan jaringan distribusi yang sebelumnya dioperasikan oleh perusahaan kolonial.

Seiring perkembangan kebutuhan energi nasional, pada tahun 1961 Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN). Reformasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan ketenagalistrikan nasional. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972, PLN secara resmi dibentuk menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara (Perum PLN), dengan tugas utama menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum secara efisien dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada masa ini, PLN juga mulai membangun berbagai infrastruktur pembangkit baru, transmisi, dan distribusi guna mendukung pertumbuhan industri dan pembangunan nasional.

Dalam perjalanannya, PLN mengalami beberapa transformasi kelembagaan, termasuk perubahan status dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan (Persero) untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan bisnis ketenagalistrikan. PLN kini menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik bagi lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Peran PLN sangat vital dalam mendukung pembangunan ekonomi, industri, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi pilar utama dalam mendorong transisi energi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) sesuai dengan komitmen pemerintah dalam pengurangan emisi karbon dan pembangunan berkelanjutan.