Panel Pembentukan Djawatan Listrik dan Gas

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, negara baru ini menghadapi tantangan besar dalam membangun infrastruktur dasar, termasuk sektor energi. Sebelumnya, pengelolaan listrik dan gas di Indonesia masih berada di bawah kendali perusahaan-perusahaan kolonial Belanda dan Jepang. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia akan penerangan dan energi serta melepaskan ketergantungan dari pengelolaan asing, pemerintah Indonesia mulai merintis pengelolaan sektor kelistrikan dan gas secara mandiri. Inilah yang menjadi cikal bakal pembentukan lembaga yang bertanggung jawab penuh atas penyediaan listrik dan gas nasional.

Pada tanggal 27 Oktober 1945, pemerintah Indonesia secara resmi membentuk Djawatan Listrik dan Gas di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, sebagai badan pertama yang mengelola urusan penyediaan listrik dan gas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Djawatan ini memiliki tugas pokok untuk mengelola, memperbaiki, serta mengembangkan jaringan listrik dan distribusi gas yang saat itu kondisinya sangat terbatas akibat kerusakan perang dan kurangnya tenaga ahli. Selain itu, Djawatan Listrik dan Gas juga bertanggung jawab dalam merencanakan pembangunan pembangkit listrik baru, pengembangan jaringan distribusi, serta mengatur tarif dan pelayanan kepada masyarakat.

Keberadaan Djawatan Listrik dan Gas merupakan fondasi penting dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan nasional. Seiring berkembangnya kebutuhan energi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi, Djawatan ini mengalami beberapa kali reorganisasi. Pada tahun 1961, Djawatan Listrik dan Gas diubah statusnya menjadi BUMN dengan nama Perusahaan Listrik Negara (PLN). Transformasi ini menandai era baru pengelolaan listrik di Indonesia secara profesional dan lebih terpusat. Sampai hari ini, PLN tetap memegang peranan sentral sebagai perusahaan penyedia listrik nasional yang mengelola hampir seluruh sistem kelistrikan di Indonesia.