Panel Listrik dimasa Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942–1945), sektor kelistrikan mengalami perubahan signifikan sebagai bagian dari pengambilalihan infrastruktur strategis oleh pemerintah militer Jepang. Sebelum kedatangan Jepang, penyediaan listrik di Hindia Belanda dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta Belanda seperti N.V. OGEM, ANIEM, dan perusahaan daerah lainnya. Ketika Jepang menduduki Indonesia, mereka segera mengambil alih semua fasilitas listrik ini untuk mendukung kebutuhan militernya. Pembangkit listrik, jaringan distribusi, hingga peralatan teknis dikelola langsung oleh pemerintahan militer, yaitu Gunseikanbu, di bawah Departemen Pekerjaan Umum (Koōbukyoku). Fokus utama pengoperasian listrik selama masa ini adalah untuk memenuhi kebutuhan basis-basis militer, industri strategis, dan administrasi pemerintahan Jepang.

Namun, dengan adanya perang yang terus berlangsung dan sumber daya yang terbatas, kondisi penyediaan listrik bagi masyarakat sipil menjadi sangat buruk. Banyak pembangkit listrik yang rusak akibat kekurangan suku cadang dan perawatan, serta terputusnya suplai bahan bakar seperti batu bara dan minyak. Selain itu, banyak tenaga ahli Belanda yang sebelumnya mengoperasikan sistem kelistrikan dipenjarakan atau dipulangkan, sehingga pengelolaan teknis listrik bergantung pada tenaga lokal yang minim pengalaman. Akibatnya, terjadi pemadaman listrik yang cukup sering di banyak kota besar seperti Batavia (Jakarta), Surabaya, dan Bandung. Bagi penduduk, akses listrik menjadi barang langka, dan sebagian besar masyarakat harus kembali menggunakan penerangan alternatif seperti lampu minyak atau lilin.

Di sisi lain, masa pendudukan Jepang secara tidak langsung mendorong pengembangan sumber daya manusia lokal dalam bidang kelistrikan. Jepang mulai melatih tenaga kerja pribumi untuk mengoperasikan, memelihara, dan mengelola instalasi listrik, meskipun pada tingkat teknis dasar. Setelah kemerdekaan Indonesia, pengalaman yang didapat oleh tenaga lokal selama masa pendudukan Jepang ini menjadi cikal bakal pengelolaan kelistrikan nasional. Pada akhirnya, warisan dari masa pendudukan ini menjadi salah satu faktor yang membantu pemerintah Indonesia pasca-kemerdekaan dalam membangun perusahaan listrik negara yang kemudian dikenal sebagai Perusahaan Listrik Negara (PLN).